Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Rusman Ali, menyayangkan ketidakhadiran Kepala Desa Muhtar Lopuo, saat Rapat Evaluasi APBDes 2023, di Aula Kantor Desa, Kamis (04/01/2024).
Rapat tersebut, kata Rusman, seharusnya dihadiri oleh kepala desa untuk saling bersinergi bersama BPD. Menurut Rusman, acara yang seharusnya dihadiri oleh kades tersebut menjadi momentum bagi kepala desa untuk saling bersinergi bersama BPD.
“Tapi, hari ini kami sampaikan bahwa kami sangat menyayangkan rapat evaluasi ini tidak di hadiri oleh Kepala Desa Bulili, dengan alasan bahwa dia sedang menjaga orang tuanya yang sedang sakit di rumah sakit, padahal sebelumnya saya sudah WhatsApp beliau, dengan pemberitahuan akan ada rapat internal besok”, terang Rusman pada saat rapat.
Rapat tersebut, untuk menindaklanjuti apa yang menjadi pemberitaan sebelumnya, terkait program anggaran APBDes 2023.
“Namun hari ini kami BPD kecewa dengan Kepala Desa Bulili, padahal pada pesan WhatsApp sebelumnya dirinya telah mengiyakan untuk bisa sama-sama hadir, namun pernyataan itu di hapus dan di gantikan pada esok hari dengan alasan dirinya tidak bisa hadir,” ucapnya
“Program APBDes tahun 2023 telah dilakukan upaya koordinasi bersama pihak Pemerintah Desa, agar hal ini bisa diselesaikan pada akhir tahun kemarin, namun dari Kepala Desa hanya bisa memberikan janji-janji yang akan diselesaikan hingga 31 Desember,” jelasnya
“Itupun sesuai dengan permintaan PK yang menurut pengakuannya akan menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai dengan tanggal 30 Januari. Sehingga, jika hal ini tidak bisa diindahkan maka kami BPD yang juga sebagai Lembaga Pengawasan yang ada di Desa Bulili akan menghembuskan laporan kami ke Inspektorat Daerah dan Kejaksaan Negeri Pohuwato,” tegasnya menambahkan.
Karena, menurut Rusman Ali, sejauh ini dari hasil evaluasi program APBDes bersama Pelaksana Kegiatan (PK) bahwa semua item kegiatan belum juga diselesaikan.
“Program kegiatan yang hingga saat ini belum juga diselesaikan berupa alat tangkap nelayan dengan total anggaran Rp.40.000.000, Rica dengan anggaran Rp.10.000.000, rehabilitasi rumah dengan anggaran Rp.30.000.000 dan PJU dengan nominal anggaran sebanyak Rp.125.000.000”, pungkasnya.
Sementara itu, saat di konfirmasi melalui WhatsApp salah satu media online, Kepala Desa Bulili Muhtar Lopuo mengatakan, bahwa ketidak hadiran dirinya dalam rapat evaluasi yang dilakukan oleh BPD dan bersama pihak Pemerintah Desa karena masih menjaga orang tua yang sedang sakit.
“Saya ada di rumah sakit, ajus (ibu) ada masuk rumah sakit, jadi bertepatan saya lagi jaga sama ajus sampe pagi, sehingga saya izin sama aparat Desa bahkan saya sarankan untuk bisa menunda dulu rapat, kan ini rapat internal aparat Desa dan BPD, saya juga so bilang itu sama sekdes”, ungkap Muhtar.
Ia menambahkan, untuk Program APBDes yang disoroti, kata Muhtar Lopuo, akan segera ia realisasikan, bahkan pihaknya telah mengundang penerima alat tangkap.
“Kalau PJU itu sudah ada bahannya tinggal pemasangan, ini hanya masalah teknis di lapangan, kalau torang tau mo ba pasang, torang mo pasang, kan yang mo ba pasang ini pihak teknis yang sudah kita percayakan, mereka yang akan memasangnya dan bahan-bahan itu juga ada di ruangannya saya, dan besinya ada di tukang las, jelasnya.
Sebagai kuasa pengguna anggaran, ia pun menyesalkan pernyataan sikap yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan (PK).
“Ini juga yang saya sesalkan pernyataan sikap yang dilakukan, saya juga kan disitu kuasa pengguna anggaran di Desa. Saya sesalkan tidak ada saya, mereka buat rapat kenapa tidak saat saya sudah stabil psikologi, kan bo torang-torang juga ini,” tandasnya. (Dandi)