Oleh : ALIFA SAFANA
Gorontalo jadi kota inflasi tertinggi dibulan Oktober 2023. BPS mencatat pada bulan Oktober, Indonesia mengalami inflasi rata-rata 0,17%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyebut bahwa 69 kota mengalami inflasi dan 21 kota mengalami deflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Gorontalo sebagai kota dengan inflasi tertinggi pada Oktober 2023, yakni 1 persen secara bulanan (month to month/mtm).
“Inflasi tertinggi terjadi di Kota Gorontalo dengan komoditas penyumbang inflasi, di antaranya cabai rawit dengan andil 0,53 persen, beras 0,20 persen, rokok kretek filter 0,06 persen, tomat 0,05 persen, dan upah asisten rumah tangga dengan andil inflasi 0,04 persen,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (1/11).
Perlu diketahui bahwa harga beras medium diecer rata-rata sebesar Rp14.500 per Kg, dari yang semulai Rp13.000 per Kg. Kepala dinas Pangan Kota Gorontalo, Fitri Bagu menegaskan “Kondisi pangan di Kota Gorontalo berdasarkan neraca pangan yang diperoleh dari pasar-pasar di Kota Gorontalo bahwa stok beras dalam kondisi cukup sebenarnya, baik di gudang Bulog maupun di tempat gilingan padi. Cuman memang ada faktor-faktor lain yang berpengaruh, seperti faktor kekeringan mungkin yang cukup panjang, ada pembangunan di beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo sehingga luasan lahan basah itu off dan menimbulkan kecenderungan kenaikan harga beras di Kota Gorontalo,” Ungkap Kadis Pangan Kota Gorontalo, Fitri Bagu, Senin (16/10/2023). Dia juga mengatakan bahwa memang ada sedikit trend kenaikan yaitu pada komoditas beras dan cabai.
Hal senada juga dikatakan ole salah satu pedagang Anton Mile (34) menurutnya, saat ini pedagang belakangan mulai sulit mendapatkan stok beras, apalagi beras baru pasca panen. Kalau pun dapat, itupun sangat terbatas.
Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa stok cadangan beras negara dalam keadaan aman. Tetap anehnyai mengapa harga beras justru semakin mahal? Alih-alih untuk menstabilkan harga beras di pasaran, Bulog akan melakukan import beras 1,5 juta ton dari negara yang memenuhi standar persyaratan.
Tak hanya beras, beberapa komoditi pangan juga mulai naik, salah satunya adalah cabe rawit alias rica. Saat ini, harga cabe masih dijual bervariasi, antara Rp60.000 hingga Rp80.000 per Kg. Tentu hal ini sangat memberatkan masyarakat. Bukankah kenaikan harga ini semakin menambah beban hidup rakyat? Kenaikan harga pangan yang terus menerus tentu sangat berdampak luas bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah semakin tak berdaya dalam memenuhi kebutuhan pokok.
Penyebab Adanya Inflasi
Permasalahan sebenarnya yakni adanya pengaturan perekonomian yang jauh dari aturan Sang Pencipta. Dalam sistem kapitalisme , sehingga ketika terjadi kenaikan harga bahan pangan pemerintah tidak bisa campur tangan. Selain itu dalam perekonomian kapitalisme selalu ada mafia pangan atau spekulan yang memiliki lahan bahkan mengatur pendistribusian hingga harga jual suatu bahan pangan, bahkan ada yang terus menimbun bahan pangan untuk disimpan dan akan dijual saat harga meningkat.
Adapun kebijakan impor, sejatinya hanya menguntungkan segelintir pihak mafia yang bermain di sektor ini dan tidak pernah berpihak pada rakyat, bahkan berdampak pada semakin terpuruknya kesejahteraan rakyat terutama petani.
Selama ini, ketika harga pangan melambung, maka pemerintah memasok barang untuk memenuhi stok ketersediaan bahan di pasar. Namun sebab lemahnya managemen produksi pangan menyebabkan pemerintah bergantung pada impor pangan. Sungguh ironis, mengingat bahwa potensi lahan di negeri ini begitu besar namun tidak terkelola maksimal. Walhasil Slogan swasembada pangan di negeri ini hanyalah jargon pencitraan belaka.
Di sisi lain aspek distribusi yang juga lemah menyebabkan pedagang besar yang jelas punya modal lebih dengan leluasa menentukan harga komoditas pasar. Kondisi ini sekaligus menggambarkan betapa rusaknya tata kelola pangan. Didalam sistem ekonomi hari ini para pemodal dan pelaku usaha besar yang mampu menguasai komoditas. Sehingga pemerintah tak berdaya mengendalikan pasokan.
Islam Sebagai Solusi
Islam telah mengatur tata kelola pangan, Islam telah menjamin ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pangan bagi tiap individu melalui penetapan aturan tata kelola pangan dalam Islam. Islam juga mewajibkan penguasa untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan lainnya bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Islam telah menetapkan aturan terkait penggunaan lahan pertanian sehingga tidak akan terjadi alih fungsi lahan yang dapat menyempitkan lahan produksi pertanian. Kemandirian dalam memproduksi hasil pangan adalah hal yang penting, meski impor tidak menjadi hal yang diharamkan jika memang diperlukan dan tidak membahayakan kedaulatan negara.
Dalam Islam, jika melambungnya harga karena faktor “alami” yang menyebabkan kelangkaan barang, maka di samping umat dituntut bersabar, Islam juga mewajibkan negara untuk mengatasi kelangkaan tersebut dengan mencari suplay dari daerah lain. Jika seluruh wilayah dalam negeri keadaannya sama, maka bisa diselesaikan dengan kebijakan impor dengan masih memperhatikan produk dalam negeri.
Namun jika melambungnya harga disebabkan pelanggaran terhadap hukum-hukum syariah, maka penguasa harus mengatasi agar hal tersebut tidak terjadi. Rasulullah SAW sampai turun sendiri ke pasar untuk melakukan ‘inspeksi’ agar tidak terjadi ghabn (penipuan harga) maupun tadlis (penipuan barang/alat tukar), beliau juga melarang penimbunan (ihtikar). Selain itu, masalah distribusi juga merupakan hal penting untuk mencegah kelangkaan produk yang dapat memicu terjadinya kenaikan harga pangan. Adapun kebijakan pengendalian supply (penawaran) dan demand (permintaan) dilakukan untuk mengendalikan harga. Hal ini dibantu dengan selalu mengupayakan ketersediaan stok cadangan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan pangan sedini mungkin baik akibat pengaruh cuaca maupun permainan curang para spekulan. Begitulah cara Islam dalam mengatur persoalan ekonomi masyarakat. Wallahu a’lam bishshawab.
