Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Nasir Giasi, menyoroti minimnya formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk tenaga teknis.
Menurutnya, banyak tenaga teknis di Pohuwato yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun dan perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah.
“Tolong dibuka formasi khusus untuk para tenaga teknis, bukan hanya guru dan kesehatan. Karena tenaga teknis itu sudah banyak juga yang mengabdi di atas 10 tahun,” kata Nasir kepada awak media, Sabtu (06/01/2024).
Dia menuturkan bahwa tenaga teknis memiliki etos kerja yang tinggi, namun peluang mereka untuk masuk PPPK saat ini sangat kecil dibandingkan dengan tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.
“Sehingga saya berharap BKPSDM dapat membuka ruang untuk tenaga teknis itu lebih diperbanyak lagi untuk masuk di PPPK, seperti tenaga kesehatan dan guru,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Pohuwato, Supratman Nento, menjelaskan bahwa pembukaan formasi PPPK disesuaikan dengan analisis beban kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Tahun-tahun sebelumnya tidak ada penerimaan tenaga teknis untuk PPPK dan baru akan dibuka di tahun ini. Pengusulannya sendiri akan dilakukan oleh bagian Ortala dan bukan BKPSDM,” kata Supratman.
Ia menambahkan, terkait penerimaan tenaga kesehatan dan tenaga pengajar yang lebih banyak, hal itu merupakan program prioritas dari pemerintah pusat. Hal yang sama juga terjadi di daerah lain dan bukan hanya di Kabupaten Pohuwato.
“Jadi tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan itu memang merupakan prioritas pemerintah pusat dan semua daerah juga seperti itu. Di tahun ini kemungkinan tenaga teknis yang akan lebih banyak dibuka formasinya,” pungkas Supratman. (Dandi)
