Gunakan dana desa (DDS) sebanyak Rp.159.839.500, proyek pembangunan lantai jemuran yang berada di Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato disinyalir mengalami masalah.
Pantau awak media ini, Minggu (29/10/2023), proyek tersebut ber-volume 20 Meter x 9 Meter. Anehnya lagi, dalam papan proyek tersebut tidak dicantumkan batas waktu pekerjaan.
Berdasarkan keterangan salah satu masyarakat yang enggan disebutkan namanya mengatakan, bahwa proyek tersebut telah mandek beberapa bulan kemarin. Bahkan ia menduga anggaran yang digunakan dalam proyek tersebut telah digunakan oleh Kepala Desa Taluduyunu Utara.
“Kurang lebih 1 bulan mandek, terinformasi doi ti ayah dapa pake,” kata masyarakat itu kepada media ini.
Sementara itu, saat dikonfirmasi awak media ini, Kepala Desa Taluduyunu Utara, Kadir Ripo menjelaskan bahwa proyek itu terkendala di tukang (Basi) yang mengerjakan proyek itu sendiri.
“Bukan taberenti olo depe nama itu, salah satunya tibasi waktu itu tidak sehat, kemudian juga terkendala di dana torang agak sedikit ini pencairan,” ungkap Kades Kadir Ripo.
Kadir menambahkan, terkait mandeknya proyek tersebut, pihaknya telah melakukan koordinasi kepada tukang (basi) bahwasanya besok akan kembali dilanjutkan pekerjaan.
“Cuma Insyaallah juga, kalau masalah itu, juga mulai besok somo ini (kerja), karena kita sudah konfirmasi dari hari Jumat kemarin sama ti basi, katanya sudah bisa di kerjakan. Pas kemarin itu dia (basi) sudah baku janji dengan orang juga, jadi sebelum proyek itu, dia (basi) sudah minta doi, makanya dia lagi ada b kerja yang itu ati,” terang Kadir.
Ditanyai soal dugaan pemakaian dari anggaran tersebut, dengan tegas Kadir Ripo membantah bahwa dirinya tidak pernah memakai anggaran dari proyek pembangunan lantai jemuran tersebut.
“Kalau masalah itu tidak ada, kalau masalah dana dapa pake itu. Kalau soal bahan sudah diserahkan ke toko. Kalau ada pake ini, dalam bentuk apa, yang mana saya pakai, juga harus ada bukti-bukti yang itu to. Cuman, orang itu bisa saja berpikiran bagitu kan, karena tidak adanya pekerjaan itu, jadi itu hal yang wajar,” tandas Kadir. (Dandi)
