Daripohuwato.id – Rencana aksi besar yang akan digelar Aliansi Barisan Rakyat Anti Penindasan (BARA API) di Kabupaten Pohuwato mulai menghangat. Massa dijadwalkan turun di tiga titik, yakni di area anak perusahaan PT PGM, Kantor Bupati Pohuwato, dan Polres Pohuwato.
Penanggung jawab aksi, Yosar Ruiba (YR), menyatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk akumulasi keresahan masyarakat penambang lokal. Mereka menilai hak-hak penambang kerap diabaikan, terutama terkait dugaan kriminalisasi dan intimidasi di wilayah tambang yang bersinggungan dengan konsesi perusahaan.
“Ini adalah perjuangan untuk mempertahankan hak masyarakat penambang yang sudah turun-temurun bekerja di lokasi tersebut,” ujar Yosar, Jum’at, 24 April 2026.
Menurutnya, persoalan utama meliputi belum tuntasnya penyelesaian ganti rugi lahan, ketidakjelasan proses Izin Pertambangan Rakyat (IPR), serta tindakan penertiban yang dinilai merugikan penambang lokal.
Yosar mengungkapkan, sejumlah penambang bahkan terpaksa menghentikan aktivitasnya akibat penindakan di lapangan. Ia juga menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum tertentu yang memicu tindakan represif.
“Selama ini masyarakat tidak pernah mengganggu aktivitas perusahaan. Namun justru penambang yang sering mendapat tekanan, padahal sebagian lahan belum selesai proses ganti ruginya,” jelasnya.
Ia menambahkan, sedikitnya terdapat lima wilayah yang selama ini dikelola masyarakat dan kerap mengalami tekanan, yakni Alamotu, Borose, Sungai Kaya, Dulamayo, dan Nanasi.
Aksi yang direncanakan bertepatan dengan momentum Hari Buruh itu, kata Yosar, menjadi peringatan agar tidak ada langkah sepihak, termasuk relokasi paksa terhadap penambang sebelum ada kejelasan terkait kompensasi dan IPR.
“Kalau belum ada kejelasan tali asih dan IPR masih berproses, seharusnya tidak ada relokasi paksa. Semua harus dilakukan secara humanis,” tegasnya.
Yosar juga menyoroti dugaan tindakan berlebihan oleh oknum di lapangan yang dinilai belum tentu mencerminkan kebijakan pimpinan perusahaan.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah, pemerintah provinsi, perusahaan, dan masyarakat untuk segera duduk bersama guna mencari solusi yang adil dan menghindari potensi konflik berkepanjangan.
Meski demikian, Yosar memastikan aksi yang akan digelar tetap berlangsung damai. Ia menegaskan pihaknya akan bertanggung jawab menjaga situasi tetap kondusif.
“Kami tidak ingin ada tindakan anarkis. Jika situasi mengarah ke sana, kami akan menarik massa,” katanya.
Ia juga membuka kemungkinan pembatalan aksi apabila sebelum hari pelaksanaan terdapat solusi konkret dari pihak terkait.
“Kalau sudah ada solusi nyata, tidak perlu lagi turun ke jalan. Yang diinginkan masyarakat adalah keadilan dan kepastian,” pungkasnya.
