Daripohuwato.id – Suhu politik lokal di Kabupaten Pohuwato kembali memanas. Aliansi Masyarakat Bersama Penambang Daerah (AMBEPEDA) menyatakan akan menggelar aksi massa besar-besaran di Desa Hulawa dan sekitarnya sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan yang dinilai semakin dirasakan masyarakat.
Jenderal Lapangan AMBEPEDA, Taufik Dunggio, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan konsolidasi perlawanan masyarakat.
“Ini akan menjadi aksi massa terbesar, karena beberapa hari terakhir kami telah menyebarkan selebaran dan berkomunikasi langsung dengan tukang ojek, pedagang, serta kabilasa. Sudah banyak masyarakat yang menyatakan siap bergabung,” ujar Taufik saat ditemui di Gorontalo, Jum’at (5/9/2025).
Menurut AMBEPEDA, hak-hak masyarakat adat atas pengelolaan tambang semakin terpinggirkan akibat lemahnya regulasi dan dugaan praktik tidak sehat yang merugikan warga. Perusahaan tambang bersama pemerintah dituding mengabaikan kepentingan masyarakat kecil demi kepentingan ekonomi.
Isu utama yang akan diangkat dalam aksi tersebut meliputi:
- Penyelamatan hak masyarakat adat atas tambang.
- Polemik pengalihan status Desa Hulawa yang menimbulkan keresahan warga.
- Penciutan wilayah tambang hingga 100 hektare yang berdampak pada ruang hidup masyarakat.
Selain itu, AMBEPEDA menyoroti krisis air bersih, kerusakan infrastruktur jalan desa, hingga persoalan ketenagakerjaan di perusahaan tambang yang dinilai tidak berpihak pada tenaga lokal. Tata letak Polsubsektor Buntulia juga dipersoalkan karena dianggap tidak strategis menjaga keamanan warga.
Tak kalah penting, AMBEPEDA mempertanyakan distribusi dana CSR perusahaan tambang yang dinilai tidak transparan dan tidak tepat sasaran, sehingga masyarakat setempat belum merasakan manfaat nyata dari keberadaan perusahaan.
Taufik mengingatkan agar tragedi 21 September 2023, yang meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Pohuwato, tidak kembali terulang.
“Kalau pihak perusahaan masih memancing kemarahan rakyat dengan mengabaikan tuntutan yang sudah berulang kali disuarakan, jangan salahkan masyarakat ketika perlawanan kembali membesar,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak perusahaan tambang maupun pemerintah daerah terkait rencana aksi besar tersebut.
